Menteri Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, mengumumkan bahwa seluruh warga di Tanah Air akan dapat memanfaatkan layanan pemeriksaan atau deteksi dini kesehatan mental tanpa dipungut biaya. Program ini dijadwalkan mulai berjalan pada bulan Februari.
“Ini adalah program terbesar dari Kemenkes, dan juga mungkin salah satu dari pemerintah, karena cakupannya sampai 280 juta (orang). Akan dibicarakan waktu tepatnya, tapi rencananya memang Februari,” kata Budi di Jakarta, Minggu (2/2) seperti dikutip dari Antara.
Jaringan Layanan Luas di Seluruh Negeri
Dalam rangka mendukung inisiatif ini, pemerintah telah mempersiapkan sebanyak 10.000 puskesmas serta 15.000 klinik yang tersebar di seluruh penjuru negeri guna memfasilitasi tahapan awal pemeriksaan kesehatan mental. Layanan ini diharapkan dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.
Program ini diprediksi menjadi langkah monumental yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh pemerintah. Bahkan, menurut Menkes, cakupan layanan ini jauh melampaui program vaksinasi Covid-19 yang sebelumnya berhasil menjangkau sekitar 200 juta orang.
Meningkatnya Kasus Gangguan Kesehatan Mental
Menkes menyoroti bahwa kasus gangguan kesehatan mental di Indonesia kian meningkat, terutama pada kelompok anak-anak dan remaja. Kondisi ini menjadi perhatian utama, mengingat masih banyak individu yang tidak menyadari bahwa mereka mengalami masalah kesehatan mental.
“Data tahun 2023, 1 dari 10 rakyat Indonesia itu punya masalah kesehatan mental atau kesehatan jiwa. Dan isunya adalah, ini skriningnya tidak pernah dilakukan. Jadi mereka sendiri tidak tahu kalau dia punya masalah kesehatan mental. Itu sebabnya program cek kesehatan mental gratis akan kita lakukan bagi seluruh masyarakat terutama anak-anak,” ujar Budi yang juga menjabat sebagai Menkes pada periode pemerintahan sebelumnya.
Koordinasi dengan Presiden dan Kepala Daerah
Untuk menentukan jadwal resmi pelaksanaan program ini, Menkes menyatakan akan melakukan pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Selain itu, koordinasi dengan seluruh kepala daerah juga menjadi langkah krusial sebelum program ini dijalankan secara serentak di seluruh Indonesia.
“Saya mau menghadap Bapak Presiden dulu, sudah dapet jadwal minggu depan untuk diskusi kapan. Karena ini kan dilakukan di seluruh Indonesia serentak harus koordinasi sama kepala daerah,” ujar Budi.
Fakta dan Data Mengenai Kesehatan Mental di Indonesia
Berdasarkan survei nasional yang dilakukan oleh Indonesia-National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) tahun 2022, ditemukan bahwa 1 dari 3 remaja, atau sekitar 34,9 persen setara dengan 15,5 juta remaja Indonesia, mengalami permasalahan kesehatan mental dalam satu tahun terakhir.
Lebih lanjut, survei juga mengungkap bahwa 1 dari 20 remaja, atau sekitar 5,5 persen setara dengan 2,45 juta individu, mengalami setidaknya satu gangguan mental dalam kurun waktu 12 bulan terakhir.
Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah dari jumlah tersebut, hanya 2,6 persen remaja yang benar-benar mengakses layanan dukungan atau konseling untuk mengatasi permasalahan emosional dan perilaku yang mereka hadapi dalam satu tahun terakhir.
Dengan hadirnya program skrining kesehatan mental ini, diharapkan lebih banyak masyarakat, terutama anak-anak dan remaja, dapat mengetahui kondisi kesehatan mental mereka sejak dini dan memperoleh penanganan yang tepat sebelum masalah berkembang lebih lanjut.