Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, menegaskan komitmennya untuk memperbaiki infrastruktur jalan di Parung Panjang, Kabupaten Bogor.
Jalur tersebut telah menjadi momok menakutkan bagi pengguna jalan karena kerusakannya yang parah dan telah menyebabkan lebih dari 100 korban jiwa dalam dua tahun terakhir.
Dedi bahkan menyebut jalan ini sebagai “jalur neraka”, menggambarkan betapa buruknya kondisi yang harus dihadapi warga setiap hari.
“Tahun ini saya paksa kepala PU untuk segera membangun jalan ini dahulu. Existing jalan provinsi yang sudah ada, sebelum berpikir jalan tol tambang,” tegas Dedi saat berdiskusi dengan Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro dalam sebuah pertemuan yang diunggah di kanal YouTube resminya.
Dalam keterangannya, Dedi Mulyadi memperkirakan biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki jalan provinsi di Parung Panjang berkisar antara Rp 50 miliar hingga Rp 75 miliar.
Dana ini akan dialokasikan untuk menuntaskan perbaikan infrastruktur yang selama ini terabaikan.
“Enggak ada masalah, tahun ini kita bangun asal kepala PU-nya mau melelangkan,” ujar Dedi dengan nada penuh kepastian.
Pernyataan ini menjadi harapan baru bagi masyarakat setempat yang selama ini harus bertaruh nyawa setiap kali melintasi jalur tersebut.
Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro sebelumnya telah melaporkan langsung kepada Dedi Mulyadi bahwa kondisi jalan di Parung Panjang sudah menyebabkan lebih dari 100 korban jiwa selama masa jabatannya sebagai Kapolres Bogor.
“Kami mohon bantuan kepada Pak Gub untuk masalah Parung Panjang, selama kami menjadi Kapolres Bogor itu kasus kecelakaan yang diakibatkan baik itu lalainya si pengemudi, baik dari itu unsur jalan yang kurang memadai, jalan rusak, dan sebagainya itu menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak,” ungkap Rio.
Dedi yang terkejut dengan laporan tersebut pun memastikan kembali jumlah korban.
“Sudah berapa banyak korban di situ?” tanyanya.
“Selama kami di sini sudah 100 lebih, Pak Gub,” jawab Rio.
“100 orang lebih (meninggal) akibat provinsi lamban membangun jalan itu?” lanjut Dedi.
Kondisi ini tidak hanya memicu kecelakaan lalu lintas, tetapi juga membawa dampak lain seperti polusi udara akibat lalu lintas truk tambang yang padat.
Akibatnya, banyak warga yang mengalami gangguan pernapasan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
“Di luar dari penyakit-penyakit yang lain seperti ispa, itu kami butuh bantuan dari pemerintah,” tambah Kapolres Bogor.
Jalan Baru dan Sinkronisasi Kebijakan
Dedi memastikan bahwa proyek pembangunan jalan di Parung Panjang-Cigudeg akan rampung pada tahun 2026, termasuk jalur khusus untuk truk tambang.
“Tahun 2026 kita sudah oke, kita bangun total, selesai,” katanya optimistis.
Namun, permasalahan infrastruktur di Parung Panjang ternyata lebih kompleks. Selama ini, tidak adanya keselarasan kebijakan antara Pemerintah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang menjadi hambatan besar dalam penyelesaian masalah ini.
Operasional truk tambang yang diatur oleh Pemkab Tangerang sering kali bertabrakan dengan jam sibuk masyarakat, seperti jam sekolah dan aktivitas pasar, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan secara drastis.
“Berarti Parung Panjang itu adalah neraka bagi warga Bogor. Neraka bagi warga Bogor. Dia berneraka di jalan raya akibat penambangan, dia berneraka akibat polusi penambangan dan dampak lingkungannya,” kata Dedi.
Untuk menuntaskan permasalahan ini, Dedi akan memediasi pertemuan antara Pemkab Bogor dan Pemkab Tangerang pada Rabu, 12 Februari 2025.
Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan solusi konkrit guna menyelamatkan ribuan nyawa yang bergantung pada perbaikan infrastruktur di kawasan tersebut.
