Perhimpunan mahasiswa dari berbagai kampus yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) kembali turun ke jalan dengan menggelar demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap”. Aksi puncak ini digelar di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (20/2/2025), sebagai bentuk lanjutan dari protes sebelumnya.
Sebelumnya, para mahasiswa telah melakukan unjuk rasa di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2/2025). Namun, karena tidak ada tanggapan dari pihak pemerintah, mereka memutuskan untuk kembali melakukan aksi dengan eskalasi yang lebih besar.
“Kemungkinan besarnya di depan Istana Negara,” kata Koordinator BEM SI, Herianto, Selasa (18/2/2025).
Sebagai langkah persiapan, BEM SI merencanakan koordinasi teknis lapangan (teklap) pada Rabu (19/2/2025) malam guna merancang strategi serta memastikan kesiapan peserta aksi.
Herianto mengungkapkan bahwa detail mengenai waktu pasti dan titik kumpul masih dalam pembahasan. Meski begitu, ia memastikan bahwa jumlah peserta aksi kali ini akan lebih banyak dibandingkan aksi sebelumnya.
“(Jumlah massa) itu pasti akan lebih besar nanti kalau tuntutan kita kemarin tidak ada direspons sama pihak pemerintah,” ungkapnya.
Ia juga menyatakan kekecewaannya terhadap pemerintah yang hingga kini belum memberikan respons, bahkan tidak menemui massa aksi dalam demonstrasi sebelumnya.
“Sikap yang ditunjukkan itu sesuai dengan ganjil aksi kita, ‘Indonesia Gelap’ yang artinya pemerintah tidak mau mendengar akan pencerahan dari rakyat,” ujarnya.
Dengan situasi yang terus berkembang, Herianto berharap pemerintah segera menindaklanjuti aspirasi yang telah mereka sampaikan. Demonstrasi ini juga bertepatan dengan pelantikan kepala daerah yang akan berlangsung dalam waktu dekat.
Sebagai tambahan informasi, prosesi pelantikan 481 kepala daerah akan dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (20/2/2025). Sementara itu, kegiatan orientasi atau pembekalan bagi kepala daerah terpilih dijadwalkan berlangsung pada 21-28 Februari 2025 di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.
“Kita berharap, semoga sebelum hal itu terjadi, pemerintah harus segera merespons hal tersebut,” katanya.
