Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Barat turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, pada Senin (17/2). Aksi tersebut merupakan bagian dari gerakan nasional bertajuk “Seruan Aksi Indonesia Gelap” yang sebelumnya telah tersebar luas di berbagai platform media sosial.
Plt Ketua BEM Kema Unpad, Rhido Anwari Aripin, menjelaskan bahwa aksi ini bertujuan untuk mendorong pemerintah agar lebih terbuka dalam menyikapi kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
“Kami menyatakan sikap dengan tegas dan menuntut pemerintah untuk dapat menyadari dan membenahi permasalahan yang ada melalui beberapa poin tuntutan,” ujar Rhido di lokasi aksi.
Tuntutan Mahasiswa
Dalam demonstrasi ini, mahasiswa dari berbagai kampus menuntut pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk mengubah kebijakan pemotongan anggaran, terutama dalam sektor pendidikan. Beberapa tuntutan utama yang mereka suarakan antara lain:
- Meningkatkan anggaran pendidikan dan membatalkan segala bentuk pemangkasan dana pendidikan.
- Mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta mengembalikan anggaran pendidikan sesuai dengan pagu awal.
- Meningkatkan pendanaan pendidikan khususnya untuk operasional Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), dan beasiswa mahasiswa.
- Memperluas akses pendidikan tinggi bagi anak-anak dari keluarga buruh dan petani yang selama ini kesulitan akibat biaya pendidikan yang tinggi.
- Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih berkualitas serta membuka ruang demokrasi lebih luas di lingkungan akademik.
- Menuntaskan kasus-kasus kekerasan seksual dalam dunia pendidikan dengan kebijakan yang lebih tegas dan berpihak pada korban.
- Mengalihkan kebijakan efisiensi anggaran pendidikan dengan memangkas tunjangan pejabat, dan sebaliknya, mengalokasikan anggaran lebih besar untuk kesejahteraan tenaga pendidik seperti guru dan dosen.
- Menjamin kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga kependidikan dengan memberikan upah dan tunjangan yang layak.
- Menghentikan pembahasan RUU Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dan mencabut regulasi yang dinilai memperkuat liberalisasi serta privatisasi pendidikan.
- Menuntut pendidikan yang berbasis ilmiah, demokratis, serta berpihak pada rakyat dengan menitikberatkan pada reforma agraria dan industrialisasi nasional.
- Mengubah status pendidikan dan kesehatan dari prioritas pendukung menjadi prioritas utama dalam kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Selain itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah agar melakukan reformasi kabinet secara struktural dan teknis serta menepati janji-janji yang telah disampaikan kepada rakyat. Mereka juga menyatakan penolakan terhadap izin usaha pertambangan bagi perguruan tinggi yang diatur dalam RUU Minerba serta menolak eksploitasi mahasiswa dan dosen sebagai tenaga kerja murah bagi industri yang dinilai berpihak pada kepentingan kapitalisme global.
Kritik terhadap Kebijakan Militer dan Infrastruktur
Mahasiswa dalam aksi ini juga menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai berpotensi merugikan masyarakat sipil, seperti:
- Penolakan terhadap keterlibatan aparat bersenjata dalam ranah sipil, termasuk keberatan terhadap rencana pembangunan Komando Daerah Militer (Kodam) baru dan peningkatan anggaran militer yang diduga dapat digunakan untuk tindakan represif terhadap rakyat.
- Menolak dwifungsi TNI, yang dikhawatirkan akan mengekang kebebasan sipil dan memperburuk kondisi demokrasi di Indonesia.
- Menuntut efisiensi dana di sektor infrastruktur dengan memprioritaskan alokasi dana untuk layanan kesehatan dan pendidikan.
- Mendesak pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) beserta regulasi turunannya, yang dianggap mempersempit ruang gerak hak-hak tenaga kerja.
Aksi Nasional Berlangsung Serentak
Gelombang protes ini tidak hanya berlangsung di Bandung, tetapi juga serentak di berbagai kota besar lainnya, seperti Jakarta, Surabaya, dan Denpasar. Di ibu kota, demonstrasi dipusatkan di sekitar Istana Kepresidenan, meskipun aparat keamanan telah membatasi akses di kawasan Patung Kuda.
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyatakan bahwa aksi ini akan berlangsung secara maraton hingga Rabu (19/2) dengan tujuan memperjuangkan kebijakan yang lebih adil bagi masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat.
Dengan aksi ini, mahasiswa berharap pemerintah dapat lebih responsif dalam merespons kritik dan aspirasi rakyat serta melakukan perbaikan kebijakan demi kesejahteraan masyarakat luas.
