Ketua Senat Filipina pada Kamis (6/2) menyatakan bahwa proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden Sara Duterte akan dimulai setelah Kongres kembali aktif pada bulan Juni.
Ia berjanji akan memastikan sidang berjalan lancar dan tidak mengalami hambatan seperti kasus serupa pada 2001 yang berujung pada demonstrasi besar hingga menyebabkan presiden saat itu mengundurkan diri.
Dewan Perwakilan Rakyat Filipina telah mengesahkan pemakzulan terhadap Duterte, yang merupakan putri mantan Presiden Rodrigo Duterte, pada Rabu (5/2).
Duterte dituduh melakukan berbagai pelanggaran, termasuk merencanakan tindakan kekerasan terhadap presiden, melakukan korupsi dalam skala besar, serta tidak menunjukkan sikap tegas terhadap tindakan China di Laut China Selatan yang menjadi wilayah sengketa.
Sebanyak 215 dari lebih dari 300 anggota DPR telah menandatangani petisi pemakzulan—angka ini jauh melampaui batas minimal yang ditetapkan oleh undang-undang.
Dengan jumlah dukungan yang besar, petisi tersebut langsung diteruskan ke Senat, yang akan bertindak sebagai lembaga peradilan dalam kasus ini.
Langkah pemakzulan ini diambil pada hari terakhir sidang legislatif sebelum memasuki masa reses selama empat bulan.
Ketua Senat Francis Escudero menjelaskan bahwa sesuai ketentuan hukum, sidang pemakzulan hanya bisa dilakukan setelah sesi Senat kembali dibuka pada 2 Juni mendatang. Para senator akan diambil sumpahnya sebagai juri dalam sidang tersebut.
Keputusan DPR untuk memakzulkan Duterte, yang banyak ditandatangani oleh sekutu Presiden Ferdinand Marcos Jr., semakin memperuncing ketegangan politik antara dua pemimpin puncak di negara yang dikenal memiliki demokrasi paling dinamis di kawasan Asia.
Beberapa nama penting yang turut menandatangani petisi pemakzulan ini antara lain Sandro Marcos, putra Presiden Marcos, serta Ketua DPR Martin Romualdez yang merupakan keponakan presiden.
Dalam petisi tersebut, para pengusul meminta Senat untuk memberhentikan Duterte dari jabatannya dan melarangnya kembali menduduki posisi di pemerintahan untuk selamanya.
Filipina, yang memiliki sejarah panjang ketidakstabilan politik, kini dihadapkan pada potensi gejolak baru akibat sidang pemakzulan ini.
Pada awal 2001, sidang pemakzulan terhadap Presiden Joseph Estrada terkait kasus suap dan korupsi terhenti karena perselisihan dalam membuka dokumen perbankan yang mencurigakan. Akibatnya, aksi demonstrasi besar pecah dan memaksa Estrada untuk meletakkan jabatannya.
Ketika ditanya bagaimana cara mencegah kejadian serupa dalam kasus Duterte, Escudero menegaskan bahwa berbagai langkah sedang disusun untuk menjamin keadilan dan transparansi dalam proses peradilan pemakzulan ini.
“Semua pihak harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka,” ujar Escudero.
Petisi pemakzulan terhadap Duterte mencakup berbagai tuduhan, termasuk ancaman yang diduga ia buat terhadap Presiden, Ibu Negara, serta Ketua DPR pada tahun lalu.
Selain itu, ia juga dituduh menyalahgunakan anggaran intelijen kantornya dan tidak bersikap tegas terhadap agresi China di Laut China Selatan.
Dalam sebuah konferensi pers daring pada 23 November lalu, Duterte menyatakan bahwa ia telah menyewa seorang pembunuh untuk menghabisi Marcos, istrinya, dan Romualdez jika dirinya dibunuh terlebih dahulu. Ia menegaskan bahwa pernyataannya tersebut bukanlah sebuah candaan.
Belakangan, ia membantah bahwa pernyataan itu merupakan ancaman, melainkan ekspresi kekhawatiran atas keselamatan dirinya sendiri.
Tuduhan terkait korupsi yang menjeratnya muncul dari hasil penyelidikan panjang yang dilakukan oleh DPR. Investigasi yang disiarkan secara luas melalui televisi itu mengungkap dugaan penyalahgunaan dana rahasia serta intelijen senilai 612,5 juta peso (sekitar Rp172,3 miliar) yang diterima kantornya sebagai wakil presiden sekaligus menteri pendidikan.
Dalam perkembangan selanjutnya, Duterte mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri pendidikan di tengah memanasnya hubungan politik dengan Marcos.
Meski membantah semua tuduhan, ia enggan memberikan jawaban detail dalam sidang dengar pendapat yang berlangsung sengit dan ditayangkan secara langsung di televisi.
Petisi pemakzulan juga menyebut bahwa Duterte telah merusak kebijakan pemerintahan Marcos, terutama dengan pernyataan-pernyataannya yang menyoroti cara pemerintah menangani sengketa wilayah dengan China.
Petisi itu menudingnya tidak bersuara dalam menghadapi tindakan agresif China di Laut China Selatan, yang dianggap sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap kedaulatan nasional.
