PT Astra Honda Motor (AHM) menyatakan sikap mereka terkait ketidakpastian mengenai subsidi motor listrik yang masih ‘digantung’ oleh pemerintah. Merek sepeda motor terkemuka ini berharap, meskipun belum ada keputusan final, program tersebut dapat dilanjutkan pada tahun ini.
Octavianus Dwi, Direktur Pemasaran PT AHM, menuturkan bahwa saat ini mereka berada dalam posisi menunggu kepastian dari pemerintah. “Kami menunggu dan berharap supaya masih bisa berlanjut, tapi kita akan ikut regulasi pemerintah. Karena itu pasti menunggu,” kata Octavianus saat ditemui di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Meskipun skema subsidi motor listrik masih belum jelas, AHM mengungkapkan siap mendukung apa pun keputusan yang akan diambil oleh pemerintah.
Salah satu kemungkinan yang sedang dipertimbangkan adalah pengalihan subsidi dari potongan harga langsung sebesar Rp 7 juta per unit, menjadi skema pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah atau PPN DTP. Meskipun demikian, Octavianus menyatakan bahwa AHM akan patuh pada keputusan pemerintah, yang pasti sudah melalui pertimbangan yang matang. “Kita masih menunggu, kita pasti akan support apa yang diputuskan pemerintah,” ungkapnya lebih lanjut.
Menteri Perindustrian: Subsidi Motor Listrik Akan Terus Berlanjut
Menanggapi ketidakpastian tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memberi sinyal positif tentang kelanjutan subsidi motor listrik. Dalam sebuah kesempatan di IIMS 2025, Agus mengonfirmasi bahwa insentif untuk motor listrik akan tetap ada tahun ini dan pengumumannya akan dilakukan dalam waktu dekat. “Insentif motor (listrik) dalam waktu dekat (akan diumumkan), dalam waktu dekat ini, sudah finishing up,” jelas Agus kepada wartawan.
Namun, Agus tidak dapat memastikan berapa jumlah kuota subsidi yang akan dialokasikan tahun ini. “Masih diproses, masih dihitung, tapi pasti ada. Jadi untuk insentif motor listrik akan keluar dalam waktu dekat,” tambahnya. Hal ini tentu memberi harapan kepada konsumen yang menantikan program subsidi yang dapat meringankan biaya pembelian motor listrik.
Subsidi Rp 7 Juta Tidak Lagi Diberikan, Skema PPN DTP Sebagai Alternatif
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli), Budi Setiyadi, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan untuk mengganti subsidi langsung sebesar Rp 7 juta per unit dengan skema baru. Dalam pertemuan dengan Menko Perekonomian, Budi menegaskan bahwa subsidi yang sebelumnya diberikan dalam bentuk potongan harga besar kemungkinan tidak akan berlanjut pada tahun ini. Sebagai gantinya, pemerintah tengah mempersiapkan skema insentif berupa pajak penyerahan negara yang ditanggung pemerintah (PPN DTP).
Budi menjelaskan bahwa meskipun pihaknya telah mengajukan skema subsidi yang sama seperti tahun lalu, mereka memahami situasi ekonomi negara yang saat ini tengah menghadapi kesulitan. “Kita sudah memberikan analisis cost benefit kalau pemerintah memberikan subsidi, kita minta kan Rp 7 juta, tapi kalau dilihat dari kondisi sekarang rasanya (sulit). Jadi, kalaupun bukan subsidi, ya paling insentif berupa PPN DTP,” jelasnya.
Harapan Terhadap Keputusan yang Segera Ditetapkan
Budi juga menambahkan bahwa penting bagi pemerintah untuk segera menetapkan keputusan terkait subsidi motor listrik tahun ini. “Jika pengumumannya diundur-undur, konsumen akan terus menahan diri untuk membeli kendaraan baru,” katanya. Menurutnya, ketidakpastian ini dapat menyebabkan konsumen enggan melakukan pembelian karena mereka menunggu kepastian mengenai harga dan insentif yang ditawarkan.
Dalam konteks ini, seluruh pihak yang terlibat dalam industri motor listrik berharap adanya keputusan yang cepat dan jelas dari pemerintah. Dengan demikian, ekosistem kendaraan listrik di Indonesia dapat berkembang lebih pesat, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan memberikan manfaat bagi lingkungan.
