Gubernur Jawa Barat (Jabar) terpilih, Dedi Mulyadi, berkomitmen mengeliminasi pengeluaran yang tidak memiliki urgensi tinggi dalam rangka menerapkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam pertemuannya dengan awak media usai menjalani pemeriksaan kesehatan kepala daerah terpilih di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Minggu, Dedi menegaskan bahwa kebijakan efisiensi ini tidak akan menghambat proyek-proyek pembangunan yang menjadi prioritas utama masyarakat Jabar.
“Saya sebelum menjabat sudah melakukan perhitungan pembiayaan pembangunan di Jabar, sudah mencoba menitikberatkan pada pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar, tidak menggunakan anggaran untuk kepentingan yang tidak penting,” ujarnya.
Dedi mengungkapkan bahwa langkah efisiensi ini mencakup penghapusan alokasi dana untuk seragam dinas, penghapusan total anggaran perjalanan dinas luar negeri yang sebelumnya mencapai Rp1,5 miliar, serta memangkas biaya perjalanan dinas dalam negeri dari Rp1,8 miliar menjadi Rp700 juta.
Menurut Dedi, jika ditotal, penghematan dari berbagai aspek belanja yang tidak mendesak, seperti perjalanan dinas, seminar, dan proyek yang tidak memiliki urgensi, mencapai angka fantastis sebesar Rp5 triliun.
Dana hasil efisiensi tersebut akan dialokasikan untuk sektor pendidikan, termasuk pembangunan ruang kelas dan sekolah baru. Selain itu, infrastruktur jalan juga menjadi perhatian utama dengan rencana pembangunan jalur lintas dari Parung Panjang, jalur Puncak Dua, hingga penghubung Sukabumi-Pangandaran.
Di bidang ketahanan pangan, anggaran efisiensi akan digunakan untuk memperbaiki sistem irigasi dan meningkatkan kualitas laboratorium guna memperbaiki bibit padi. Sementara itu, di sektor kesehatan, dana tersebut akan digunakan untuk menyatukan layanan kesehatan dari rumah sakit rujukan hingga puskesmas pembantu.
“Seluruh pembiayaan itu akan diarahkan dengan target pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, irigasi, jalan di Jabar bisa tuntas pada 2026 karena pada 2027 kita akan mengarahkan pada investasi daerah sehingga nanti ke depan Jabar memiliki nilai investasi yang cukup,” jelas dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menetapkan pemangkasan anggaran pemerintah dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306,69 triliun.
Efisiensi anggaran ini terdiri dari pengurangan anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp256,1 triliun serta pengurangan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun.
